Rumored Buzz on reformasi intelijen

Rumored Buzz on reformasi intelijen

Blog Article

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.

“Together with the enactment in the Laws, the authority within your minister, head of institution, or Regional Governing administration that has been stipulated inside the law to utilize or range guidelines and limitations

[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.

Selain itu, perkembangan teknologi intelijen juga menjadi perhatian. Diyauddin, analis utama Maha Information Lab forty five, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Reformasi Intelijen Indonesia harus menanggapi risiko keamanan ini dengan cepat.

Acara tersebut juga membahas berbagai aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Kegiatan/rahasia intelijen yang berhasil dan memberi manfaat positif tanpa adanya kekerasan akan didiamkan dan jarang sekali ada pihak yang melakukan ekspos. Sebaliknya operasi intelijen yang memberi dampak negatif apalagi jika terjadi pelanggaran HAM maka akan menjadi konsumsi publik sekaligus bulan-bulanan oposisi.

Dampaknya adalah rahasia intelijen harus dibongkar, walaupun sebenarnya Intelijen Negara sudah dibekali untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan/operasi intelijen.

'Saya trauma ditangani dokter laki-laki' – Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga medis

The federal governing administration has also been accused by CSOs of not furnishing ample security to CSO Associates although during the facial region of threats and violence. About the 2017 Common Periodic Assessment, Indonesia acknowledged four guidelines concerning the defense of human lawful legal rights defenders;

[22] Consequently, the armed forces bodies connected into the civilian authorities finally performed an intelligence ‘functionality’ to protect towards exactly what the Orde https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pemahaman-lebih-dalam-tentang-pengawasan-yang-akuntabel/ Baru